Polemik Batas Usia Dan Status Menikah Dalam Pemilu Taufan mencontohkan terkait batas usia pemilih dalam pemilu yang ditentukan berdasarkan uud 1945. "contohnya saja, soal batas usia, dalam uu kita batasnya 17 tahun. kemudian bahkan yang sudah menikah walaupun di bawah 17 tahun pun bisa memilih. padahal dalam perspektif ham, semisal dari konvensi hak anak, bahwa seseorang memiliki hak pilih itu. Sebagai tambahan informasi, para pemohon perkara nomor 154 puu xxi 2023 mengujikan konstitusionalitas batas usia calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam pasal 169 huruf q undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (uu pemilu) sebagaimana dimaknai dalam putusan mk nomor 90 puu xxi 2023.
Polemik Usulan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 The Indonesian Institute Pada uu nomor 7 tahun 1953 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilu 1955 disebutkan, saat itu syarat menjadi anggota konstituante dan anggota dewan perwakilan rakyat harus sudah genap berusia 18 tahun atau yang sudah kawin. artinya, meskipun belum genap 18 tahun tapi jika statusnya sudah menikah, berhak maju menjadi calon anggota legislatif. Prof saldi isra beberkan misteri putusan syarat usia capres cawapres. kedua, mk bersikap inkonsisten. pasalnya, para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon secara drastis berubah pandangan. para hakim tersebut sebelumnya menolak tegas permohonan pemohon dalam putusan perkara nomor 29 puu xxi 2023, 51 puu xxi 2023, dan 55 puu xxi. Perludem menyebut keputusan mahkamah konstitusi yang menolak gugatan satu pasal di undang undang pemilu terkait batasan usia pemilih dan kondisi sudah atau pernah kawin, menyulitkan kerja petugas. Secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf q uu pemilu, yang terbagi menjadi dua gelombang; tiga perkara di atas (perkara nomor 29 51 55 puu xxi 2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama, sedangkan perkara nomor 90 91 puu xxi 2023.
Comments are closed.