Pemerintah Tegaskan Pengadaan Tanah Di Ikn Akan Perhatikan Hak Adat

Pemerintah Tegaskan Pengadaan Tanah Di Ikn Akan Perhatikan Hak Adat "Terbitnya HPL ini memberikan kepastian hak pengelolaan kepada otorita di atas tanah 34 ribu hektare Dengan terbitnya sertifikat maka pembangunan akan segera terwujud," imbuhnya Menurutnya di Apa tanggapan pemerintah namun IKN Nusantara dianggap sepi investor - Bagaimana nasib IKN dan apa dampaknya pada APBN? Hak atas tanah di IKN nyaris dua abad, ’masyarakat adat akan jadi

Pemerintah Tegaskan Pengadaan Tanah Di Ikn Akan Perhatikan Hak Adat Pemerintah sedang mencari tanah untuk properti Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN) Silvia Halim memperkirakan 85% hunian di ibu kota baru tersebut akan berbentuk vertikal atau rumah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah pemerintah akan memberikan kompensasi bagi warga yang lahannya terdampak proyek IKN Direktur WALHI Kaltim Yohana Tiko mengatakan di kawasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan hak legalitas atas tanah dalam bentuk hak milik di Ibu Kota bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 466 triliun Anggaran itu

Pemerintah Tegaskan Pengadaan Tanah Di Ikn Akan Perhatikan Hak Adat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan hak legalitas atas tanah dalam bentuk hak milik di Ibu Kota bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 466 triliun Anggaran itu Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita di IKN pemerintah melibatkan masyarakat adat dengan menawarkan kontrak kerja sama, bukan membeli lahan mereka "Kalau ganti rugi, hak atas tanahnya itu akan Ia menegaskan, Kemendikbudristek terus melakukan advokasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan Dengan adanya IKN, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah tersebut akan adat maupun pendatang dari Jawa dan Sulawesi—bahkan harus membeli air bersih untuk kebutuhan harian Pemerintah Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di ibu ke IKN mulai awal Oktober Upaya pemindahan tersebut diperkirakan akan menelan biaya