Dpr Setuju Tambah Anggaran Otorita Ikn Hingga Rp27 8 T

Dpr Setuju Tambah Anggaran Otorita Ikn Hingga Rp27 8 T Meski belum mendapat kejelasan hingga sinyal mengenai Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, sempat meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp29,8 triliun Baca Juga :: Perusahaan PIKIRAN RAKYAT - Otorita Ibu Kota Negara (IKN Tambahan anggaran untuk pagu indikatif tahun 2025 tersebut diusulkan sebesar Rp29,8 triliun Permintaan itu disampaikan rapat kerja pembahasan

Dpr Setuju Tambah Anggaran Otorita Ikn Hingga Rp27 8 T jpnncom, JAKARTA - Stafsus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kominikasi dan Startegis, Yustinus Prastowo menyatakan optimistis penambahan anggaran BP2MI disetujui oleh Kementerian Keuangan Seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas Rancangan Kerja Anggaran bersama Komisi VIII DPR BNPB meminta (tunjangan kinerja) hingga pemindahan pegawai ke IKN jpnncom, JAKARTA - Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan DPR RI pada Rabu (7/6) menyetujui penambahan pagu anggaran lembaganya sebesar Rp 408 miliar pada 2024 Hal itu sebagai hasil Rapat Dengar 4 T TRIBUNNEWSCOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran kepada Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta

Komisi Ii Dpr Setujui Usulan Tambahan Anggaran Otorita Ikn Rp 27 8о jpnncom, JAKARTA - Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan DPR RI pada Rabu (7/6) menyetujui penambahan pagu anggaran lembaganya sebesar Rp 408 miliar pada 2024 Hal itu sebagai hasil Rapat Dengar 4 T TRIBUNNEWSCOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran kepada Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Per 20 Agustus ini, secara keseluruhan progres pembangunan 108 paket pekerjaan di IKN telah mencapai 50,4% Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan pagu Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui anggaran Program Makan Bergizi pengantar Bapak Presiden tanggal 16 Agustus, Rp 71 T itu sudah masuk di dalam belanja pusat," katanya Menurut Harry Azhar, Ketua Panitia Anggaran DPR, alternatif sebenarnya masih beban subsidi bisa dikurangi hingga Rp 5 triliun," tambah Harry Azhar Harry juga mengkritik target subsidi listrik Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti adanya penambahan anggaran itu BNPB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat bersinergi untuk mengedukasi masyarakat